APBD Perubahan 2019 Rp 2,6 Triliun Di Sahkan

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net-Raperda tentang perubahan APBD P 2019, hadir 31 anggota DPRD Kota Balikpapan   

Foto :Rapat perubahan APBD 2019

Rapat penetapan, dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz wakil didampingi ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle. dan wakil ketua DPRD Syarifuddin Odang jaga Wali kota Balikpapan Rizal Effendi serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkofinda) berlangsung di ruang rapat DPRD Balikpapan Kamis ( 22/08/19)

Tahun anggaran 2019 telah disetujui bersama tanggal 8 Agustus 2019 kemudian disampaikan ke gubernur Kalimantan timur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Rapat paripurna merupakan hasil evaluasi dari pemerintah provinsi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD-P 2019,” kata Thohari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengesahkan APBD-P 2019 sebesar Rp 2,6 triliun lebih dalam rapat paripurna

Penetapan APBD P 2019 yang disampaikan Sekretaris DPRD Abdul Azis Belanja daerah ditetapkan Rp 2,6 triliun yang semula hanya Rp 2,4 triliun.

Pendapatan daerah yang semula Rp 2,464 triliun, berkurang Rp 44,45,45 miliat sehingga pendapatan setelah perubahan Rp 2,419 triliun .yang mana belanja daerah semula Rp 2,437 triliun bertambah Rp 245 miliar sehingga menjadi  Rp 2,682 triliun

Setelah perubahan Rp 262 miliar, Pembiayaan daerah, penerimaan pebiayan daerah Rp 0 bertambah Rp 291,6 miliar

Untuk pengeluaran pembiayaan daerah semuala Rp 26,6 miliar lebih bertambah Rp 2,6 milara jadi jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 29,25 milaiar

Jumlah pembiaya Netto setealah perubahan Rp 262 miliar, dan sisanya lebih pembiaayan anggaran setelah perubahan nihil.

Semetara Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi,menyapaikan sambutannya,dalam agenda perubahan penetapan APBD P 2019 menjadi peraturan daerah berdasarkan hasil evaluasi gubernur kaltim, dan sesuai Pemendagri 3 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan RAPBD.

Penyempurnaan perubahan tambahan dan bagi hasil dari provinsi sekitar  Rp 48,88 miliar dan bantuan keuangan Rp 64,2 miliar harus disesuaikan diadmistrasikan ke dalam perubahan APBD 2019 baik dari sisi penerimaan maupun sisi belanja, dimana hasil keputusan gubernur kaltim tentang evaluasi peraturan daerah rancangan perubahan APBD 2019 dan rancangan Wali kota APBD tahun 2019 , “ ujar Rizal

Dengan ditetapkan perda Perubahan APBD 2019, menjadi dasar bagai pemerintah daerah untuk menetapkan  perwali Penjabarab Perubahan APBD 2019, Penjabaran dimaksud menjadi dasar seluruh perangkat daerah untuk DPPA sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang tealh ditetapkan ,”  ungkapnya (kb)

Penulis : Beny