KPU Balikpapan, Membuat MOU Dengan Kejaksaan

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net – KPU Balikpapan akan menggandeng pihak kejaksaan dalam rangka pendampingan dalam penyelenggaraan pilkada di tahun 2020. Alasan harus didampingi ini karena bercermin dengan penyelenggaraan pilkada sebelumnya.

Foto : Ketua KPU Noor Thoha SH didampingi Sekretaris KPU Alex

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha SH yang didampingi Sekretaris KPU Alex mengatakan, KPU ingin nanti saat pilkada tahun 2020 ini tidak ada masalah di kemudian hari. Maka dengan pihak kejasaan pihak BPKP,dengan kepolisian KPU meminta untuk didampingi dan yang sudah membuat kesepakatan bersama atau MOU kerjasama ini adalah baru kejaksaan,” kata Thoha di ruang rapat KPU Senin (18/11/19)

Menurut Thoha,  Alasan harus adanya MOU ini karena ada semangat baru dari kejaksaan dalam hal pencegahan, maka semangat dan mudahan penyelenggaraan pilkada di kota Balikpapan ini dapat sesuai dengan alurnya, sesuai dengan aturannya , tidak ada permasalahan hukum di belakang hari.

“Tentu saja pendampingan ini tidak menyeluruh, tetapi dalam hal perdata makanya KPU bergandengan tangan dengan Qasidahtu. Jadi, jika ada sengketa-sengketa terkait dengan perdata dan tata usaha Negara , KPU cukup bermohon kepada pihak kejaksaan dan kejaksaan nanti akan membuat suara khusus untuk mendampingi KPU selaku pengacara Negara,” jelasnya.

KPU bersyukur kejaksaan bisa mendampingi KPU dalam hal pencegahan atas penyimbangan yang sifatnya per data maupun bersifat tata usaha Negara. Kesepakatan itu dibangun untuk menyelesaikan seluruh permasalahan hukum di KPU terkait dengan perdata dan tata usaha Negara. Kemudian, kejaksaan itu menjadi tempat KPU untuk berkonsultasi dan untuk KPU meminta pertimbangan hukum misalnya dalam hal pencalonan,” ucapnya

Hampir seluruh keputusan KPU ini berpotensi sekali terhadap gugatan perdata dan tata usaha Negara. Lain halnya, jika nanti sudah menyangkut sengketa hasil dan itu akan berbeda lagi. Tentu saja untuk harapannya lebih jauh adalah yang menyangkut tentang penganggaran , makanya setiap penganggaran kemudian dalam hal kita membuat Legal drafting itu dikonsultasi terus dengan pihak kejaksaan termasuk juga dengan pendampingan pengadaan barang dan kemudian konsultan hukum,” tandas Thoha (beny/triani).