Sidak Komisi IV DPRD Balikpapan, Menemukan PT Top Guard Tidak Memiliki Izin Operasional Kalimantan Timur

BALIKPAPAN,kabarbpp58.net - Komisi IV DPRD Kota Balikpapan melakukan sidak ke PT. Top Guard yang terletak di Balikpapan Regency.

Foto : Komisi IV DPRD Balikpapan melakukan sidak di PT Top Guaed

Sidak ini mengenai pembagian gaji yang dibawah UMK. Perusahaan baru ini peralihan dari jasa pengamanan yang lama ke yang baru.

" Komisi IV coba verifikasi ke perusahaan tersebut dan ternyata memang gajinya dibayar Rp 1.500.000,- tetapi hal itu memang karena cut off time nya dari tanggal 1 sampai tanggal 20 sehingga ada gantungan 10 hari dan itu akan dibayar setelah nanti habis kontrak," Jelas Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan.

Komisi IV juga meminta data, ijin dari perusahaan tersebut dan sebagian juga perusahaan tersebut belum memiliki ijin operasional di kalimantan timur.

" Jadi, kemarin security dan pihak dari perusahaan tersebut sudah dipanggil dan  sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Balikpapan Regency karena Balikpapan Regency hanya Outsourcing saja," Ujarnya.

Ternyata memang security tersebut tidak dibayar 1 juta setengah karena ada secara persepsi perusahaan ini membayar dari tanggal 1 sampai tanggal 20, karena Balikpapan Regency meminta Time sit sampai tanggal 20 di close.

Komisi IV juga meminta bahwa pembayaran yang digantung ini tetap mengacu kepada UMK tahun 2020 ,” ucap Parlindungan ( triani)