Kabarbpp58.net-Balikpapan- Masalah
data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Balikpapan dengan angka 9.368 hasil
pendataan melalui 34 kelurahan se Kota Balikpapan mendapat tanggapan dari
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Budiono
![]() |
| Foto :Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Budiono |
“ketika dari dinas sosial
sudah diluncukan berarti mengacu dari data kementerian sosial, berarti nanti
anggaranya dari pusat,” kata Budiono lewat selelur Selasa (14/04/2020) malam
Lebih jelas Budiono
menyampaikan,kita punya anggaran untuk penanganan covid-19 di Kota Balikpapan,Ia
berharap pemerintah juga melakukan subsudi atau bantuan langsung kepada
masyarakat yang berdampak,baik itu pekerja sosial,pedagang, atau pekerja harian.”harusnya
ada dua data, data satu dari kemeterian sosial yang anggarannya dari pusat yang
data akan dipalidasi lagi yang melibatkan RT dananya dari pemerintah kota
balikapapan,” jelasnya
Budiono berharap bahwa pemerintah
kota punnya anggaran besar untuk penangan covid-19 seharusnya sebagian untuk
membantu masyarakat atau warga yang berdampak covid-19, dan juga pemerintah
harus mendata ulang dan harus melibatkan RT dan relawan-relawan data yang sudah
dikeluarkan oleh dinas sosial tersebut,
Budiono berpendapat bahwa
data 9.368 tersebut adalah data dari kementerian sosial tapi data untuk pandemik akhirnya masyarakat
yang tidak bisa beraktifitas atau berhimbas dengan ditutupnya 15 ruas jalan
harus didata ulang,” tegasnya
Intinya dinas sosial bersama
dengan TKSK / PSM harus melakukan pendataan ulang, selain data dari kementerian
sosial harus juga melakukan pendataan lagi harus melibatkan RT, jadi data yang
dirilis oleh dinas sosial adalah data kementerian sosial,kalau masyarakat atau
RT belum dilibatkan tentu belum valid datanya,” jelas Budiono (beny)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar